PortalMadura.com- Dua mahasiswa pecinta alam, Jaiwan Zakariya dan M Yusuf Al Afandi, menyiram halaman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sebagai simbol kritik terhadap lambannya penanganan banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah kabupaten tersebut.
Aksi ini dilakukan oleh puluhan mahasiswa pecinta alam sebagai bentuk protes atas minimnya respons pemerintah terhadap bencana banjir yang setiap tahun melanda beberapa desa di Sumenep.
Berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya, mereka memilih untuk tidak menggelar orasi atau menyuarakan tuntutan secara lisan. Sebaliknya, para mahasiswa menutup mulut mereka dengan masker sebagai simbol “aksi bisu”.
“Ketika masyarakat menderita setiap kali hujan datang, kantor-kantor pemerintahan tetap berdiri kering tanpa empati,” ujar Zakariya, Kamis (5/6/2025).
Dari data yang dikumpulkan oleh kelompok mahasiswa, banjir berulang telah menyebabkan kerusakan lingkungan serta gangguan serius pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sayangnya, belum terlihat adanya upaya konkret dari Pemkab Sumenep dalam merancang solusi jangka panjang maupun penanganan teknis yang terukur dan terjadwal.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama: pertama, transparansi rencana teknis penanganan banjir; kedua, penetapan tenggat waktu pelaksanaan solusi yang dapat dipantau publik; dan ketiga, komitmen tertulis dari pemerintah untuk tidak mengabaikan aspirasi masyarakat terkait isu bencana lingkungan.
Menyikapi tuntutan tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep, Hendri Hartono, menjelaskan bahwa penyebab banjir di Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi, dan Desa Patean, Kecamatan Batuan, adalah tanggul sungai yang jebol.
Ia mengklaim bahwa Pemkab sudah melakukan perbaikan darurat pada tanggul tersebut. Namun, ia mengakui belum ada rencana pengerukan atau pelebaran sungai karena kewenangan berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, para mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini merupakan panggilan moral untuk mendorong pemerintah lebih proaktif dalam menangani masalah lingkungan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Mereka berharap Pemkab dapat memberikan respons yang lebih cepat dan terstruktur dalam menangani bencana yang terus berulang ini.
