PortalMadura.com–Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Senin (12/1). Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD atau dikenal sebagai pilkada tidak langsung.
Ketua AMS, M. Wakil, menyatakan bahwa pihaknya memilih dua kantor partai tersebut karena hasil kajian menunjukkan Golkar dan PKB aktif mendorong gagasan pilkada tidak langsung. “Kami datang untuk menyampaikan penolakan secara langsung kepada pihak yang diduga paling vokal mendukung wacana ini,” ujarnya.
Menurut Wakil, pilkada langsung adalah wujud nyata dari kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Ia menegaskan bahwa mengembalikan mekanisme pemilihan ke DPRD justru akan memindahkan hak politik rakyat ke tangan elite partai. “Rakyat harus memilih pemimpinnya sendiri, bukan diwakilkan oleh segelintir politisi,” tegasnya.
Aksi yang berlangsung di tengah pengawalan aparat kepolisian ini juga menyoroti risiko hilangnya transparansi dan akuntabilitas jika pilkada dikembalikan ke DPRD. Wakil mengingatkan bahwa mekanisme tersebut berpotensi memperkuat intervensi ketua partai terhadap anggota legislatif, sehingga mengancam prinsip demokrasi.
AMS juga menyinggung fenomena calon tunggal dalam pilkada sebelumnya, di mana masyarakat justru memilih kotak kosong sebagai bentuk penolakan. “Itu bukti nyata bahwa rakyat masih berdaulat. Mereka punya hak menolak siapa pun yang tidak mereka inginkan,” ujar Wakil.
Dalam aksinya, AMS menyampaikan tiga tuntutan utama:
- Menolak keras wacana pilkada tidak langsung.
- Mendesak DPC Golkar dan PKB Sumenep merekomendasikan penolakan tersebut ke pengurus pusat (DPP).
- Mendorong penguatan pendidikan politik, pengawasan pemilu, dan penegakan hukum sebagai solusi perbaikan sistem, bukan dengan membatasi hak politik warga.
Respons positif datang dari DPC PKB Sumenep. Salah satu pengurusnya, Kamalil Ersyad, menerima tuntutan dan bahkan menandatangani dokumen aspirasi tersebut. Mahasiswa menilai langkah ini sebagai awal penting agar penolakan terhadap pilkada tidak langsung benar-benar diteruskan hingga ke level nasional.
Aksi ini menjadi bagian dari gelombang penolakan publik terhadap wacana pilkada tidak langsung, yang sebelumnya juga telah menuai kritik luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan mayoritas rakyat tetap menginginkan pilkada langsung.
Jadikan berita kami sebagai sumber pilihan Anda melalui saluran resmi berikut:
Google News
WhatsApp Channel
Telegram Channel
