PortalMadura.Com, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menargetkan sertifikasi tanah milik negara rampung tahun 2021. Sebab, sampai sekarang ratusan bidang tanah milik pemerintah belum bersertifikat.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan, Sahrul Munir mengungkapkan, tanah milik negara yang belum bersertifikat tercatat 830 bidang tanah dari jumlah total 1.601 bidang tanah. Namun, sertifikasi itu akan diselesaikan tahun 2021 sesuai petunjuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bupati Pamekasan.
“Kenapa tidak diselesaikan tahun 2020, karena keterbatasan anggaran. Proses sertifikasi itu melalui dua cara, yaitu didaftarkan melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap), dan reguler,” katanya, Kamis (4/3/2021).
Dia menambahkan, pihaknya menganggarkan Rp 3 miliar untuk biaya sertifikasi tanah melalui jalur reguler tersebut. Namun, anggaran itu bisa saja dipangkas akibat pandemi covid-19.
“Kalau melalui PTSL pengurusannya melalui pemerintah desa, sementara yang reguler langsung kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Semoga proses sertifikasi ini cepat dilakukan dan berjalan lancar,” pungkasnya.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
