PortalMadura.Com, Pamekasan – Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang tak pernah maksimal menjadi keluhan oleh pengusaha rokok linting di Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Ketua Asosiasi Pengusaha Pelinting Rokok (APPR) Pamekasan, Bambang Budianto menyayangkan sikap pemerintah yang tidak serius dalam menggunakan DBHCHT. Menurutnya, dana yang bersumber dari DBHCHT justru belum dirasakan masyarakat.
“Harusnya penggunaan DBHCHT ini bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat, semisal memberikan suntikan dana gratis untuk masyarakat di sekitar lokasi perusahaan rokok. Namun sejauh ini, malah tidak ada. Justru kalau ada bantuan atau kegiatan sosial merupakan inisiatif dari para pengusaha,” paparnya, Kamis (28/12/2017).
Dijelaskan, selain menebus pita cukai, para pengusaha juga dikenakan pajak 10 persen dari jumlah total pita yang ditebus. Pajak tersebut dikelola pemerintah untuk berbagai kegiatan. Salah satunya, pembangunan infrastruktur untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Bila tidak ada timbal balik pada pengusaha atau masyarakat akan menjadi persoalan.
“Suntikan dana dari DBHCHT sangat besar, kalau penggunaanya tak jelas kan masalah bagi kami,” katanya.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pamekasan, Harun Suyitno, menilai penggunaan DBHCHT di Pamekasan memang masih jadi pertanyaan. Bahkan dana DBHCHT rawan jadi bancakan.
Terkait persoalan tersebut pihaknya berjanji akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait, yaitu beberapa dinas yang menerima aliran DBHCHT.
“Secepatnya akan kita lakukan koordinasi dengan dinas terkait,” janjinya.(Hasibuddin/Nanik)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
