PORTALMADURA.COM, Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep resmi menyepakati Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan strategis ini diketok dalam rapat paripurna DPRD Sumenep pada Senin (10/8/2026) malam.

Penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut menandai langkah krusial dalam tahapan penyusunan Perubahan APBD Sumenep 2026. Pemkab Sumenep menegaskan bahwa pengalokasian anggaran daerah harus terfokus pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam arahan resminya, Bupati Sumenep menekankan bahwa dokumen Perubahan APBD tidak boleh berhenti sebagai pemenuhan kewajiban administratif semata. Seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menerjemahkan anggaran tersebut menjadi program aksi yang memberikan manfaat nyata di lapangan.

“Sinergitas dan kemitraan antara pihak eksekutif dan legislatif harus terus terjaga dengan kuat. Ini adalah modal utama kita untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel,” ungkap Bupati Sumenep.

Dorong Percepatan Penyusunan dan Orientasi Publik

Pemerintah daerah berharap komunikasi intensif dengan DPRD Sumenep terus terjalin harmonis sesuai fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing lembaga. Langkah ini penting agar arah kebijakan dalam Perubahan APBD 2026 tetap berada di jalur yang benar, yakni memprioritaskan peningkatan pelayanan publik dan percepatan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Sumenep mendorong seluruh instansi terkait untuk menyelesaikan tahapan APBD Perubahan berikutnya secara tepat waktu. Ketepatan jadwal ini dinilai menjadi kunci agar realisasi program pembangunan di sisa tahun anggaran 2026 dapat berjalan optimal tanpa hambatan.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim menggarisbawahi pentingnya dampak langsung dari setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan. Menurutnya, ukuran keberhasilan anggaran daerah terletak pada seberapa besar dampaknya terhadap taraf hidup warga.

“Masyarakat harus menjadi pusat orientasi dari Perubahan APBD 2026. Anggaran yang diformulasikan bersama ini tidak hanya mengejar target serapan semata, tetapi wajib membuahkan hasil nyata agar kebutuhan dan kepentingan warga Sumenep terlayani secara maksimal,” tegas KH Imam Hasyim.

Pantau terus perkembangan berita pembangunan daerah dan kebijakan publik tepercaya di Madura hanya melalui portalmadura.com.