PortalMadura.Com, Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, ada yang menarik serta luput dari perhatian masyarakat ditengah maraknya pernihakan putra Jokowi. Pasalnya, diam-diam pemerintah telah mengubah kontrak dengan PT Freeport dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
“Ini merupakan bukti lemahnya pemerintah mengahadapi tekanan asing, seharusnya pemerintah berani bersikap tegas kepada Freeport mengenai pembahasan perpanjangan yang akan terjadi pada 2019, dengan adanya perubahan ini maka dapat dipastikan kontrak perpanjangan Freeport selama 20 tahun ke depan akan berjalan lancar”, tutur Jajat, Jumat (12/6/2015).
Jajat menilai, sejak awal Jokowi sudah memberikan perlakuan khusus kepada PT Freeport, hal ini dapat terlihat dengan memberikan izin ekspor bahan mentah kepada Freeport, padahal UU sudah jelas mengatur pelarangan hal tersebut serta mewajibkan pembangunan smelter di Indonesia.
“Era pemerintahan Jokowi semua hal yang tidak mungkin dapat terjadi dengan seketika, bahkan bila perlu dibuatkan aturan baru tanpa pernah mempertimbangkan aturan yang telah ada sebelumnya. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah masyarakat justru cenderung apatis dan tidak perduli apa yang terjadi saat ini, jika terus-terusan seperti ini asing akan semakin leluasa merampok kekayaan Indonesia”, tutup Jajat. (rls/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
