pamekasan, PortalMadura.com – Ribuan pegawai Satuan Pelayanan Pelayanan Gizi (SPPG) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pamekasan Bangkit Bersama (AMPBB) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor DPRD Pamekasan, Kamis (2/7/2026) pagi.
Massa menuntut agar pemerintah tidak menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alokasi program ini dinilai sangat krusial karena mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar dan menekan angka pengangguran secara signifikan.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Khairul Kalam, menegaskan bahwa langkah yang harus diambil oleh pemerintah saat ini bukanlah menyetop program strategis tersebut, melainkan melakukan pembenahan secara menyeluruh atas kendala-kendala teknis yang muncul.
“Program MBG itu bukan hanya memberikan manfaat bagi para penerima, tetapi juga membuka peluang kerja bagi pemuda yang sebelumnya menganggur. Kami meminta pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki sistem pelaksanaan program tanpa menghentikannya,” cetus Khairul di sela-sela orasi.
DPRD Pamekasan Siap Kawal ke Jakarta
Aspirasi dari ribuan demonstran ini langsung mendapat respons positif dari pihak legislatif. Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap keberlanjutan program MBG, dengan catatan pelaksanaannya benar-benar memberikan dampak nyata dan maslahat bagi masyarakat bawah.
Bahkan, politisi ini menegaskan kesiapannya untuk mengawal langsung tuntutan warga madura ini ke jajaran pemerintahan pusat.
“Jika memang itu demi kebaikan dan kebermanfaatan masyarakat luas, saya siap berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan langsung aspirasi dari aksi demonstrasi hari ini,” tegas Ali Masykur di hadapan massa.
Satgas Tuntut Profesionalitas dan Kualitas Menu
Di lokasi yang sama, Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Pamekasan, Sukriyanto, mengingatkan para relawan serta seluruh mitra penyelenggara agar tidak main-main dengan kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat.
Menurutnya, jaminan kelangsungan program nasional ini harus dibarengi dengan peningkatan mutu layanan serta pemenuhan standar gizi yang optimal.
“Kami meminta kepada relawan dan mitra MBG agar menu makanan tetap diperhatikan. Kualitas menu harus dimaksimalkan untuk para penerima manfaat,” kata Sukriyanto.
Selain urusan dapur, Sukriyanto juga mendesak para pengelola untuk merapikan seluruh aspek legalitas hukum operasional guna menghindari benturan regulasi di masa mendatang.
“Kami meminta seluruh persyaratan perizinan dan administrasi lainnya diurus dengan baik. Program MBG ini harus dikelola secara profesional agar masyarakat sebagai penerima manfaat merasa benar-benar puas,” pungkasnya.
Ikuti terus berita terbaru kami melalui saluran resmi berikut:
Google News 
WhatsApp Channel 
Telegram Channel 
