PortalMadura.Com, Sumenep – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Achsanul Qosasi mengatakan, selama tahun 2017 ini sudah ada 200 kepala desa lebih di Indonesia ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya, para kades tersebut terindikasi melakukan penyelewengan Dada Desa (DD).
“Ini sangat ironis, diberi kesempatan mengelola keuangan desa malah disalahgunakan,” kata Achsanul Qosasi, di Sumenep, Selasa (24/10/2017).
Dari penyalahgunaan DD selama 2017 ini ditengarai ada 900 pelanggaran. Jadi masih ada potensi kades lain dari 200 kades itu yang melakukan serupa. Artinya kalau masih 200 kades yang ditetapkan tersangka itu baru 20 persen dari total kades.
“Untuk itu para kades yang diberi wewenang dalam mengelola DD itu harus segera membuat tata kelola DD dengan baik agar dikemudian hari tidak tersangkut kasus tindak pidana korupsi,” ucapnya.
Untuk tahun ini, pemerintah menggelontorkan DD sebesar Rp 60 triliun se Indonesia. Pada tahun depan, akan ada Rp 120 triliun yang akan diberikan ke desa melalui DD tersebut. Jadi, kalau kepala desa dan perangkatnya tidak siap mengelolanya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, akan banyak kades yang terjerat hukum.
“Agar tidak tersandung kasus, silakan para kades memanfaatkan musyawarah desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya. Kalau mengikuti aturan main dengan baik, kami pastikan tidak akan terjerat hukum,” paparnya.
Ia menegaskan, pada tahun 2017 ini, BPK baru memeriksa profesional pendamping desa. Hasil pemeriksaan itu, sekitar 2 ribu pendamping desa harus diganti karena tidak profesional. Akibatnya, pendampingan pengelolaan dana desa kurang maksimal.
“Pada tahun 2018, kami akan memeriksa hingga penggunaannya DD tersebut. Apakah sudah sesuai dengan ketentuannya atau tidak,” tegasnya. (Arifin/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
