PortalMadura.Com, Pamekasan – Dugaan adanya penyelewengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2013 dibawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (PU Cikatarung) Pamekasan, Madura, Jawa Timur ditanggapi dengan santai.
Kepala Dinas PU Cikatarung Pamekasan, Muharram mengatakan, adanya desakan serta sorotan dari sejumlah pihak perihal kasus itu, merupakan bentuk aspirasi warga negara. Yang penting, masukan tersebut merupakan kritik membangun.
“Kami sudah melakukan sesuai aturan, sebelum program itu dicairkan dan sudah melakukan sosialisasi kepada semua pihak. Serta ada dari beberapa masyarakat menyampaikan masalah demo atau audiensi, itu hak mereka,” katanya santai, Kamis (19/2/2015).
Pihaknya sudah menyalurkan sesuai dengan juklak dan juknis dari Kementerian Perumahan Rakyat. PU Cikatarung Pamekasan hanya sebagai fasilitator dari program itu.
Bahkan, dalam pendistribusian kepada masyarakat, pihaknya sudah melibatkan kepala desa dan babinsa setempat. Sehingga dalam pendistribusian itu tidak ada yang ditutup-tutupi.
“Dari tahun 2011, 2012 sampai 2013 juknisnya itu tidak sama. Pada tahun 2011 dan 2012 bahwa bantuan itu disampaikan langsung kepada masyarakat. Namun program dari pemerintah pusat itu tidak berhasil, sehingga polanya berubah,” ujarnya.
Bantuan yang diberikan kepada 313 warga miskin di Pamekasan sebesar Rp 2.345.500.000. Selain itu, masih ada tambahan bantuan sebesar Rp 313.000.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pamekasan.
Ternyata, warga diberi bahan material bangunan yang nilainya hanya Rp 3,5 juta. Padahal, masing-masing warga seharusnya menerima Rp 8,5 juta rupiah. Sehingga ada dugaan penggelapan dana bantuan sebesar Rp 5.000.000, yang dilakukan oleh instansi terkait di lingkungan Pemkab Pamekasan. (Marzukiy/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
