PortalMadura.Com, Pamekasan – Ratusan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Pamekasan, Madura, Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa ke kantor bupati setempat, Senin (19/10/2015).
Aksi itu lantaran adanya indikasi penyalahgunaan keuangan daerah berdasarkan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2014.
“Pertanggungjawaban belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga tidak dilengkapi dengan berita acara serah terima hibah barang sebesar Rp 98.549.287.497,00. Dana ini diberikan dalam bentuk hibah kepada 2.418 pokmas di Kabupaten Pamekasan, serta diberikan dalam bentuk bantuan sosial,” teriak Ketua PMII cabang Pamekasan, Moh. Imron.
Selain itu, anggaran realisasi belanja sebesar Rp 1.286.600.000,00 tidak tepat diklasifikasikan dalam bantuan keuangan. Dana ini dicairkan untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan kelurahan, fasilitas pengembangan masjid, musholla, pesantren dan yayasan.
Menurutnya, indikasi korupsi ini sangat menyakitkan hati masyarakat, apalagi kepemimpinan Achmad Syafii dan Kholil Asy’ari memasuki tahun ketiga tidak dirasakan rakyat sebagaimana janji politiknya yang disampaikan saat kampanye dulu.
“Penggunaan dana yang bermasalah ini, terindikasi adanya korupsi karena tidak disertai dengan administrasi yang jelas. Tentunya, temuan BPK ini tidak main-main,” tegasnya.
Oleh karena itu, massa meminta bupati mencari solusi agar penyerapan anggaran di Kabupaten Pamekasan bisa maksimal. Selain itu, mempertanggungjawabkan dan menindaklanjuti hasil audit BPK-RI dengan transparansi kepada publik.
“Mengganti pejabat yang tidak becus bekerja karena mereka menghambat pembangunan Pamekasan” pintanya.
Sayangnya, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii tidak menemui massa dengan alasan tugas ke luar kota. ” Bupati lagi lagi ke Jakarta,” ujar Sekda Pamekasan, Alwi Beiq.(Marzukiy/choir)
