PortalMadura.Com, Sampang – Sembilan pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjerat kasus korupsi di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur tidak akan mendapatkan tunjangan kepegawaian.
“Tunjangan apapun harus diputus, termasuk tunjangan kepegawaian,” tegas Hoda’i, Ketua Komisi A DPRD Sampang, Jumat (6/6/2014).
Politisi Partai Demokrat ini mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar pejabat yang tersandung kasus korupsi tidak mendapat fasilitas dari negara.
Jika pegawai yang tersandung korupsi tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pejabat tersebut harus dicopot aktifkan dari jabatannya.
“Kalau sudah divonis bersalah oleh pengadilan disidang, harus dicopot dan gajinya putus,” kembali menegaskan.
Sembilan PNS yang terbelit kasus tindak pidana korupsi antara lain, tiga orang menjadi tersangka kasus program pengadaan bibit fiktif, dua orang kasus Porseni dan untuk kasus Poktan, program BSPS, pengadaan mobil pemadam kebakaran serta pengadaan tebu masing-masing satu tersangka.(lora/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
