PortalMadura.Com, Pamekasan – Tercatat sebelas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, sampai sekarang tidak memiliki pimpinan definitif atau dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt).
Sebelas OPD tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Kesehatan (Dinkes), kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil).
Selain itu, OPD yang dijabat oleh seorang Plt adalah Dinas Pengerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Keuangan Daerah (BKD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perikanan, dan yang terakhir adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Ini akan menghambat pembangunan di Pamekasan. Buktinya, beberapa program yang seharusnya selesai tahun 2019 ternyata sampai saat ini belum terlaksana,” tegas Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Imam Hosairi, Jumat (29/11/2019).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendesak agar bupati segera mengisi kekosongan pimpinan OPD tersebut demi keberlangsungan pembangunan di bumi Gerbang Salam. Apalagi ada banyak program bupati pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2019 tidak terlaksana.
“Karena apabila hal itu tidak segera dilaksanakan, maka khawatir masyarakat akan menagih janji terhadap pemerintah. Nah, di sini masalahnya,” tutup dia.
Baca Juga: 15 Desa Tidak Dapat Mencairkan DD
Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, Totok Hartono mengungkapkan, jabatan Plt di beberapa OPD itu tidak menghambat terhadap pembangunan daerah. Perihal kekosongan pimpinan kemungkinan akan terisi semuanya pada pertengahan tahun 2020.
“Jadi memang pimpinan OPD tersebut masih banyak yang kosong dan kekosongan itu tidak berpengaruh terhadap pembahasan pengesahan APBD 2020 dan sekarang kekosongan tersebut diisi oleh Plt sebagai penanggung jawab pengguna anggaran,” jawabnya.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
