PortalMadura.Com, Sumenep – Warga yang mengatasnamakan dari Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendatangi kantor Bupati dan DPRD setempat, Selasa (8/10/2019).
Mereka menuntut agar salah satu bakal calon Kepala Desa Juruan Laok, Noer Mahenny, yang mendapatkan nilai nol pada pengalaman kerja bisa memperoleh keadilan.
Mereka mengklaim SK berkop Kementerian PUPR tentang kegiatan swakelola rehabilitasi embung air baku wilayah Madura dinilai wujud pengalaman kerja.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemkab Sumenep, Moh Ramli menyampaikan, yang dimaksud dengan pengalaman pemerintahan itu yakni unsur pemerintahan secara berjenjang dari pusat hingga pemerintahan desa.
“Kalau sukwan, sertifikasi dan pengurus PKK itu tidak masuk pada unsur pemerintahan, termasuk SK yang dimiliki oleh bu Noer Mahenny ini,” kata Ramli di hadapan perwakilan warga, di kantor DPRD Sumenep.
Ia menyampaikan, pilkades serentak ini dilaksanakan berdasarkan aturan, dari atas berbentuk Undang-undang No 6 Tentang Desa, Permen. Di daerah diatur melalui Perda dan Perbup.
“Di berbagai kesempatan sosialisasi telah kami sampaikan bahwa Perbup itu sudah sesuai dengan aturan di atasnya,” ucapnya.
Terkait dengan penilaian atau skoring, lanjutnya, itu juga berdasarkan aturan di atasnya, jika calon lebih dari lima orang, maka dilaksanakan seleksi tambahan, yakni tes tulis dan wawancara bagi calon.
Baca Juga : Bawa Sabu, Polisi Tangkap Warga Bangkalan
“Kami telah melaksanakan tes tulis dan wawancara itu. Semaksimal mungkin kami melaksanakan tahapan pilkades serentak sesuai aturan yang ada,” tegasnya.
Hingga saat ini, massa masih berkumpul di depan kantor DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo. Mereka menunggu sejumlah perwakilan yang sedang menyampaikan aspirasinya di salah satu ruangan di gedung DPRD. Dalam pertemuan itu, selain ditemui unsur pimpinan DPRD, juga ditemui Kepala DPMD.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
