PortalMadura.Com, Pamekasan – Terdapat satu program yang dijalankan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur tidak terserap secara maksimal. Yaitu, program standart pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar.
Program yang bersumber dari dana hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,5 miliar itu merupakan anggaran tahun 2014 yang dilaksanakan mulai tahun 2015. Tetapi, hingga tahun 2016, kegiatan tersebut masih terserap sekitar Rp 1,5 miliar.
“Tahun 2017, ada perpanjangan oleh Kemendikbud karena kegiatannya belum terserap semua. Kami kemarin sudah mengajukan perpanjangan kegiatan dana hibah kepada bapak bupati untuk tahun 2017,” ujar, Kasubbag Perencanaan Disdik Pamekasan, M. Bahri, Senin (14/11/2016).
Program SPM merupakan kegiatan pemerintah pusat untuk memenuhi standar pelayanan minimum pendidikan dasar, mulai SD hingga SMP di daerah. Dana tersebut tidak cair sekaligus, tetapi terlebih dahulu harus menggunakan dana talangan milik pemerintah daerah. Setelah itu, pemerintah pusat mencairkan dana sesuai dengan nominal yang dilaporkan pemerintah daerah.
“Tahun 2015, dana yang ada terserap sekitar 700 juta, dan tahun 2016 juga terserap sekitar 700 juta lebih. Sehingga sisanya sekitar Rp 1 miliar, nah sisanya ini kami lanjutkan di tahun 2017. Pengajuan perpanjangan ini sudah ditandatangani oleh bapak bupati dan diajukan kepada kementerian,” tandasnya.
Menurutnya, program SPM salah satunya berupa pelatihan kepala dan komite sekolah, pelatihan pengawas pendidikan serta sosialisasi kepada pemangku kebijakan.
“Tidak terserapnya kegiatan ini karena faktor peraturan bupati (Perbup). Setiap pelatihan biaya transport kepada peserta adalah Rp 40 ribu sesuai dengan Perbup. Sementara kalau di daerah lain, seperti Kabupaten Bangkalan sampai Rp 100 ribu. Sehingga serapannya lebih banyak,” dalihnya. (Marzukiy/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
