PortalMadura.Com, Sumenep – Protes sejumlah wartawan atas dugaan serampangan dalam membagikan iklan media yang dilakukan Humas Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur mendapat tanggapan serius dari Komisi I DPRD setempat.
“Parlemen akan melakukan rasionalisasi dalam perhitungan angaran nanti sebelum APBD perubahan digelar,” tegas Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath pada PortalMadura.Com, Rabu (18/5/2016).
Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, bahwa insan pers adalah entitas civil society yang menjadi Pilar tegaknya demokrasi. Maka, eksekutif sebagai penerima mandat kedaulatan rakyat seyogyanya menempatkan diri pada pola komunikasi yang egaliter.
“Tidak dapat dibenarkan bila ada unsur penyelenggara pemerintahan bersikap tidak tepat peran dalam menjaga citra pemerintahan,” ujar Darul.
Pria asal kepulauan ini menegaskan, bila ada unsur pemerintahan di bawah Setdakab Sumenep tidak tepat peran dalam menjalankan tugasnya, maka pihaknya harus dan wajib melakukan sesuatu.
“Salah satunya, ya itu, parlemen akan melakukan rasionalisasi,” katanya kembali menegaskan.
Sebelumnya, sejumlah wartawan dari berbagai media ‘ngeluruk' Ruang Kabag Humas Pemkab Sumenep, Didik Suyuti, Selasa (18/5/2016).
Selain mempertanyakan penggunaan dana iklan yang berkisar Rp400 juta lebih, mereka juga mempersoalkan regulasi pemberian iklan yang dinilai serampangan.
Akibat pengelolaan dana iklan media yang tidak profesional, sejumlah media tidak mendapatkan iklan dan dimonopoli media tertentu.(baca: Dana Iklan Dinilai Kurang Transparan, Humas Pemkab Sumenep “Digeruduk' Wartawan)
Bahkan, pelunasan biaya iklan selalu terlambat hingga menyebabkan satu orang wartawan dipecat oleh kantornya gara-gara iklan tidak terbayarkan dari pihak Humas.(Hartono)
Berita terkait : Tak Punya Tenaga IT, Humas Pemkab Sumenep Serampangan Kucurkan Iklan Online
Samaudin Dipecat, Diduga Imbas Iklan Pelantikan Bupati Sumenep Tak Dibayar
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
