PortalMadura.Com, Pamekasan – DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur menyakini akan kembali terjadi penumpukan anggaran pada akhir tahun 2015, lantaran program di setiap kerja perangkat daerah (SKPD) tidak terlaksana.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris mengatakan, di akhir tahun 2015 dipastikan akan terjadi idle cash atau penumpukan anggaran setelah tahun sebelumnya mengalami hal serupa. Hal ini dapat dilihat dari lambatnya penyerahan draft perda perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun 2015 dari eksekutif ke meja legislatif.
“Hingga saat ini tahapan pembahasan Raperda PAK baru pada tahapan pembahasan di tingakat intern fraksi. Setelah itu baru intern komisi dan pembahasan di tingakat intern badan anggaran,” katanya, Selasa (29/9/2015).
Politisi Partai Bulan Bintan itu melanjutkan, padahal proses pembahasan raperda itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dengan demikian akan berpotensi terjadi lagi penumpukan anggaran.
“Kemudian setelah itu dilanjutkan pada tahapan pembahasan bersama antara badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah kabupaten. Setelah pembahasan bersama selesai raperda PAK masih harus dikirim ke gubernur untuk dievaluasi. Jangka waktu evaluasi gubernur paling lama satu bulan,” bebernya.
Ia memprediksi, perda PAK baru bisa ditetapkan pada akhir bulan Oktober atau November mendatang. Oleh karena itu, setiap SKPD akan merasa kesulitan dalam melaksanakan program yang telah dicanangkan dalam PAK. Mengingat, limit waktu yang tersdia hanya 45 hari atau bahkan 30 hari.
“Karena itulah saya yakin nanti di akhir tahun akan terjadi penumpukan anggaran yang tidak wajar. Seharusnya kawan-kawan eksekutif menghindari terjadinya idle cash atau penumpukan anggaran,” katanya.
“Ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah kabupaten tidak bisa melaksanakan program yang telah disepakati bersama dan ditetapkan sebagai program pemerintah,” imbuh dia.
Menurutnya, pemerintah tidak menyia-nyiakan program dan anggaran yang telah ada. Sebab, pada hakikatnya anggaran yang tersedia merupakan milik masyarakat dan akan digunakan untuk kepentingan umum.
“Terjadinya penumpukan anggaran sama halnya dengan mengabaikan kebutuhan publik. Masarakat yang seharusnya menikmati pembangunan ternyata hanya bisa gigit jari,” tutup dia. (Marzukiy/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
