PortalMadura.Com, Pamekasan – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Madura, Jawa Timur mengaku tidak menemui adanya indikasi penyelewengan atas kasus Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2013 yang menjadi sorotan itu.
Kepala Kejari Pamekasan, Sudiharto menegaskan, pihaknya sudah menyampaikan kepada sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (BSPS) soal perkembangan kasus itu. Sebab, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (PU Cikatarung) Pamekasan hanya sebagai fasilitator dari Kementerian Perumahan Rakyat.
“Setelah kita mengumpulkan data, ternyata PU Cikatarung hanya sebagai fasilitator saja. Masalah duitnya langsung kepada kelompok atau perseorangan dan kepada penyedia jasa. Kontraknya pun disana,” bebernya, Selasa (24/2/2015).
Setelah melakukan penyelidikan, pihaknya tidak menemukan kejanggalan. Sehingga, sebelum adanya bukti baru dalam kasus itu, maka kasus itu dihentikan.
“Dugaan adanya pemotongan itu kami tidak menemukan. Sehingga sebelum ada bukti baru, kami hentikan penyelidikannya. Namun demikian, jika teman – teman memiliki bukti baru, pemotongannya dimana dan siapa yang memotong tolong dibawa ke kami,” tandasnya.
Ia berjanji akan membuka kembali kasus itu jika nantinya menemukan bukti baru dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait.
BSPS itu diberikan kepada 313 warga miskin di Pamekasan sebesar Rp2.345.500.000. Selain itu, masih ada tambahan bantuan sebesar Rp 313.000.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pamekasan.
Namun ternyata warga diberi bahan material bangunan yang nilainya hanya Rp 3,5 juta. Padahal, masing-masing warga seharusnya menerima Rp 8,5 juta rupiah. Sehingga ada dugaan penggelapan dana bantuan sebesar Rp 5.000.000, yang dilakukan oleh instansi terkait di lingkungan Pemkab Pamekasan. (Marzukiy/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
