1.238 Nakes Tak Digaji, Terungkap di Masa Bupati Sumenep Achmad Fauzi

Penulis: HartonoEditor: Hartono
1.238 Nakes Tak Digaji, Terungkap di Masa Bupati Sumenep Achmad Fauzi
Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) dan Non Nakes Kabupaten Sumenep di ruang Komisi IV DPRD Sumenep (@portalmadura.com)

PortalMadura.Com, – Sebanyak 1.238 tenaga kesehatan () dan non nakes di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, tak digaji selama puluhan tahun bekerja.

Hal itu baru terungkap di masa kepimimpinan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Mereka tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) dan Non Nakes.

“Ada TKS yang masa kerjanya dari tahun 2006. Usianya sudah tidak memungkinkan mengikuti proses rekrutmen ASN,” kata juru bicara FKHN TKS Nakes dan Non Nakes Sumenep, Ahmad Sufriyan, usai melakukan audensi dengan Komisi IV DPRD Sumenep, Senin (3/10/2022).

Dirinya bersama teman-temannya yang lain, mendapatkan honor tidak pantas. Bahkan, Ahmad Sufriyan menilai sangat tidak manusiawi. “Setiap bulannya, ada yang hanya diupah Rp100 ribu, ada yang Rp300 ribu. Memang tidak sama,” terangnya.

Ia bersama yang lain bertahan sebagai TKS nakes dan non nakes hanya karena kemanusiaan, meski waktu dan beban tugas serta resikonya sama persis dengan tenaga kesehatan yang berstatus ASN.

Selama ini, dari 1.238 TKS nakes dan non nakes, juga bekerja tanpa legalitas yang jelas, baik dari Puskesmas maupun dari Dinas Kesehatan, akibatnya mereka tidak bisa masuk pada proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Kami belum masuk di form 1 database BKD, belum mendapatkan honorarium yang bersumber dari APBN/APBD dan tidak ada surat pengangkatan dari Kapuskesmas maupun dari Kadinkes,” ujarnya.

Sementara, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (Kabid SDK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, Moh. Nur Insan menjelaskan, sejak awal kerja mereka memang tidak mendapatkan anggaran atau tidak dianggarkan.

“Untuk mengakomodir agar mendapat upah waktu itu, maka digaji melalui belanja rekening pengadaan barang dan jasa, bukan melalui rekening belanja ,” terangnya.

Dampaknya, kata dia, mereka tidak bisa ikut pada proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab, salah satu yang dipersyaratkan itu honornya bersumber dari APBN/ APBD atau menggunakan rekening belanja gaji.

Saat ini, pihaknya sedang berusaha melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Dua pekan kedepan, akan ada kepastian. Bukan diangkat menjadi PPPK tapi agar bisa ikut proses rekrutmennya,” tandasnya.

Jika usaha tersebut menemukan jalan buntu, kata dia, maka ada opsi yang ditawarkan Komisi IV DPRD Sumenep yakni harus ada Peraturan Bupati (Perbup) untuk mengakomodir nasib mereka.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.