PortalMadura.Com, Bangkalan – Minimnya dana desa (DD) menjadi salah satu kendala dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Keadaan ini terjadi di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Berdasarkan verifikasi lapangan oleh Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP), ada 59 desa dari 273 desa di Bangkalan yang tidak memiliki dana desa yang cukup.
Oleh karena itu, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma mendorong top up BLT Desa melalui APBD Kabupaten dan Provinsi.
“Itu sudah sesuai skema. Hasil verifikasi lapangan ini akan kami sampaikan melalui Rapat Koordinasi Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan Esktrem bersama Kementerian/Lembaga dan stakeholders terkait,” kata Panutan di Bangkalan, Rabu (15/12/2021).
Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu dari 35 kabupaten prioritas penyaluran BLT Desa. Pasalnya, tercatat 20,56% penduduk Bangkalan merupakan penduduk miskin, dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 12,44%.
Panutan menjelaskan, pemerintah memberikan tambahan (top up) BLT Desa dan BPNT masing-masing sebesar Rp300.000 selama tiga bulan khusus untuk masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem di 35 kabupaten tersebut.
Panutan juga menuturkan, bantuan top up BLT diberikan kepada 694 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan ditargetkan tuntas penyalurannya akhir tahun ini.
Selain soal BLT Desa, Panutan dan tim Kedeputian III KSP juga melaksanakan monitoring penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bersama perwakilan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Dalam hal ini, BRI merupakan penyalur utama BPNT di Bangkalan.
Regional Micro Banking Head BRI Surabaya Asep Nurdin mengatakan, bahwa E-warong/BRILink yang berada di Bangkalan dapat digunakan sebagai sarana penarikan uang oleh para penerima top up BPNT (sesuai dengan konsep top up yang bisa ditarik tunai) sehingga KPM tidak perlu mengunjungi kantor cabang. Sebagai catatan, hingga Rabu (15/12) pagi belum ada penyaluran top up BPNT di Bangkalan.
Panutan menambahkan, pemerintah pusat berharap program top up BLT Desa dan BPNT dapat membantu menurunkan angka kemiskinan ekstrem guna mencapai target 0% di tahun 2024. Apalagi, pengentasan kemiskinan ekstrem secara nasional ditargetkan untuk mencapai nol persen di tahun 2024..
“Berdasarkan data BPS, tahun ini tingkat kemiskinan esktrem saat ini masih di kisaran 4% atau mencakup hampir 10 juta jiwa,” imbuh Panutan.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
