sampang, PortalMadura.com – SKK Migas bersama Medco Energi Sampang Pty Ltd mulai mematangkan persiapan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) untuk tahun anggaran 2026. Guna memastikan program berjalan tepat sasaran, perusahaan migas ini mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan dalam sebuah rapat koordinasi strategis.
Pertemuan yang berlangsung di Hotel Panglima Sampang pada Selasa (7/7/2026) tersebut melibatkan jajaran pemerintah kabupaten, pemerintah desa, kelompok masyarakat, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Agenda utama rakor ini adalah menyelaraskan persepsi agar pelaksanaan PPM 2026 benar-benar menjawab kebutuhan riil warga di sekitar wilayah operasi perusahaan.
Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sampang, Kustantinah, menjelaskan bahwa PPM merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Kehadiran industri hulu migas ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi masyarakat lokal.
Baca Juga:
“Kami melihat kontribusi SKK Migas dan Medco Energi selama ini telah dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Berbagai program intervensi dinilai tepat sasaran, dan kami berharap komitmen untuk memajukan kesejahteraan masyarakat ini terus dipertahankan,” ujar Kustantinah.
Teken Pakta Integritas Demi Transparansi
Tak sekadar berdiskusi, forum koordinasi ini juga diwarnai dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pihak yang hadir. Langkah ini diambil sebagai komitmen bersama untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan mencegah potensi penyimpangan selama program berjalan di lapangan.
Ketua LSM madura Development Watch (MDW) Sampang, Siti Farida, yang bertindak sebagai fasilitator PPM Medco Energi, menilai rapat koordinasi awal ini sangat krusial. Selain untuk menyamakan visi, forum ini menjadi wadah evaluasi terhadap catatan dan tantangan dari pelaksanaan PPM pada tahun sebelumnya.
“Penandatanganan Pakta Integritas ini bukan seremonial belaka. Ini adalah dasar kuat bagi kita semua untuk mengawal program dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Siti Farida.
Farida menambahkan, pelibatan aktif dari elemen pemerintah daerah hingga perangkat desa sejak tahap perencanaan akan meminimalisasi potensi program yang salah sasaran. MDW berkomitmen untuk mengawasi setiap tahapan kegiatan secara berkala.
“Fokus utama kami adalah memastikan bahwa anggaran dan program yang diturunkan memberikan dampak konkret dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput,” pungkasnya.
Sebagai informasi, rakor penyusunan PPM 2026 ini juga turut dihadiri oleh Camat Sampang, Camat Camplong, para kepala desa di wilayah ring satu operasi perusahaan, serta perwakilan kelompok masyarakat setempat. (portalmadura.com)





