PortalMadura.Com, Pamekasan – Terdapat baliho dan banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup-cawabup) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, diketahui tidak berizin. Tetapi keberadaannya dibiarkan oleh petugas penegak Peraturan Daerah (Perda).
Kabid Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Pamekasan, Mohammad Yusuf Wibiseno menyampaikan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat terkait alat peraga kampanye tersebut karena menyangkut cabup-cawabup.
“Ada yang berizin dan memang ada yang tidak berizin, kami akan bertemu dulu dengan KPU dan Panwaslu karena ini menyangkut Pasangan Calon (Paslon) cabup-cawabup. Kita salah kalau tidak koordinasi dulu,” kilahnya, Senin (5/2/2018).
Baliho cabup-cawabup yang tidak berizin bukan murni tugas Satpol PP, berbeda dengan baliho umumnya. Oleh karena itu, setiap pengambilan keputusan terlebih dahulu harus koordinasi dengan dua instansi tersebut.
“Karena masih ada KPU dan panwaslu untuk cabup-cawabup itu, seperti apa aturannya,” tutup Pria asal Kabupaten Sumenep tersebut. (Marzukiy/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
