PortalMadura.Com, Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur berencana untuk membangun kantor meskipun ada moratorium pembangunan kantor pemerintahan dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan, pembangunan gedung DPRD merupakan hal yang mendesak karena selama ini kantor yang ditempati wakil rakyat itu milik pemerintah daerah. Sehingga, pembangunannya dianggap sangat urgen.
“Moratorium itu kalau tidak mendesak, iya dong (emergency) wong kita tidak punya kantor. Kantor ini pinjam kok ke Pemkab, yang moratorium itu kalau tidak mendesak. Kalau kantor pelayanan publik itu moratorium tidak berlaku,” ungkapnya, Rabu (5/4/2017).
Menurutnya, kantor DPRD merupakan kebutuhan yang harus segera terpenuhi karena berkaitan dengan kepentingan rakyat. Tentu moratorium itu tidak berlaku.
Namun demikian, pihaknya sampai sekarang masih terkendala lahan untuk membangun kantor tersebut. Jika nanti tidak ada aset Pemkab yang bisa digunakan, maka terpaksa membebaskan lahan milik masyarakat.
“Lahan milik Pemkab yang di Jalan Dirgahayu itu terkendala akses masuknya milik yayasan yang tidak mau dibebaskan. Sedangkan lahan yang di Panglegur terlalu ke dalam, ” tandasnya.
Dalam masterplan itu, kantor DPRD yang rencananya akan dibangun pada tahun 2018 tersebut berlantai tiga. Sementara Design Engenering Detail (DED) kemungkinan besar akan dilakukan tahun 2017. (Marzukiy/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
