PortalMadura.Com, Sampang – Transparansi dan tepat sasaran dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) dampak Covid-19 mendapat sorotan dari sekelompok aktivis anti korupsi di Kabupaten Sampang, Madura.
Para aktivis itu mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang. Namun, pihak DPMD justru mengaku nyaris kehabisan akal (jurus) untuk menata dan kekompakan dalam penyaluran BLT DD.
Koordinasi gabungan aktivis anti korupsi, Sidik menyampaikan, pemerintah desa perlu memastikan data khusus Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sudah terverifikasi sejak awal.
“Sisa data warga yang tidak menerima bantuan sosial pada PKH dan BPNT dapat diusulkan supaya masuk data KPM untuk program BLT DD,” katanya, Senin (18/5/2020).
Jumlah desa se- Kabupaten Sampang mencapai 180. Di antaranya, masih 41 desa yang sudah menyetorkan data warga untuk mendapatkan program BLT DD.
Sementara, Kepala DPMD Sampang, Abd Malik Amrullah menyebutkan, ada 60 desa yang telah mengajukan permohonan untuk proses pencairan BLT DD. “Baru 41 desa yang menyetorkan data dan sudah valid untuk pencairan pekan ini,” sebutnya.
Upaya untuk realisasi BLT DD, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah desa dan mengirimkan surat percepatan pencairan bantuan dengan lampiran dokumen surat dari Kementerian Sosial.
“Jurus apalagi yang harus kami sampaikan. Sejak dulu, setiap instruksi yang diberikan tidak langsung direalisasikan,” tandasnya.
Bantuan sosial berupa uang sebesar Rp 600 ribu melalui program BLT DD yang sudah tersalurkan di Kabupaten Sampang, baru Desa Karang Penang Oloh, Kecamatan Karang Penang.
“Pencairan dilakukan melalui buku tabungan atau ditransfer langsung ke rekening bank atas nama milik KPM,” pungkasnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
