PortalMadura.Com, Sumenep – Anggaran pencegahan virus corona (Covid-19) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mencapai Rp95,8 miliar.
Namun, Ketua DPRD Sumenep, A Hamid Ali Munir justru tidak mengetahui detail tentang sasaran penggunaan anggaran tersebut.
Meski dirinya secara personal juga bagian dari Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Sumenep, namun mengaku tidak pernah diajak bicara soal penanganan Covid-19.
“Maaf, saya tidak tahu karena tidak dilibatkan. Belum ada pembicaraan resmi soal bagaimana penggunaan anggaran Covid-19 itu,” katanya pada PortalMadura.Com, Kamis (28/5/2020).
Selama ini, pihaknya justru banyak menerima keluhan dari berbagai lapisan masyarakat, seperti dari orang-orang yang bertugas di posko perbatasan Sumenep-Pemakesan.
“Mereka yang bertugas itu manusia, bukan malaikat. Ada dari unsur TNI-Polri, PNS, bahkan ada yang non PNS (sukuan), tapi untuk makan buka dan sahurnya tidak disediakan dari pemerintah daerah. Untung ada dermawan,” katanya.
“Bagaimana bisa menjaga kesehatan masyarakat kalau petugasnya saja tidak ada jaminan untuk sehat?. Ini kan aneh. Saya sampaikan seperti ini karena ada anggarannya Rp95,8 miliar,” sambung politisi PKB ini.
Lembaga legislatif, kata dia, adalah bagian dari pemerintah daerah yang seharusnya dilibatkan dalam proses penanganan kasus Covid-19 dan mengatasi dampaknya.
Saat dirinya bersama anggota dewan yang lain hendak melakukan sosialisasi soal pencegahan Covid-19 pada masyarakat tidak memiliki daya.
“Bagaimana bisa punya daya, masker saja kami hanya diberi 50 buah peranggota dewan. Kami kan tidak punya anggaran untuk masker. Padahal, kami juga punya tanggung jawab melakukan sosialisasi pada masyarakat,” ujarnya.
Saat ada larangan atau wajib menggunakan masker bagi warga Sumenep untuk pencegahan Covid-19, tentunya ada program atau solusi dari pemerintah daerah.
“Kalau kami harus beli masker dari mana anggarannya,” ucapnya.
Pihaknya menyadari bahwa lembaga legislatif bukan eksekutor anggaran, tetapi persoalan Covid-19 harus melibatkan semua komponen anak bangsa.
“Saya saja tidak pernah diajak untuk rapat-rapat oleh Tim Satgas, padahal saya juga bagian dari tim itu. Tadi saya sempat di telepon oleh salah seorang pejabat, katanya ada rapat Satgas. Saya bilang, saya tidak tahu dan tidak ada undangan, gimana bisa hadir,” katanya.
Namun, pihaknya tetap mendorong pemerintah agar kasus Covid-19 tidak lagi bertambah di Sumenep.
“Kami juga akan usahakan ada rapat ditingkat pimpinan dewan untuk membicarakan hal ini. Terutama dalam pengawasan penggunaan anggaran Covid-19,” pungkasnya.
Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Sumenep mencapai 11 orang per tanggal 27 Mei 2020. Dua diantaranya dinyatakan sembuh, 8 pasien di rawat di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep dan satu pasien menjalani isolasi di Surabaya.(*)
Baca Juga : Pandemi Covid-19 Belum Berakhir, Pengelola Objek Wisata di Sumenep Ingin Beroperasi
Baca Juga : Bupati Sumenep Pastikan Tak Ada Pembukaan Tempat Wisata, Nyawa Orang Lebih Penting!
Tonton Juga : Pasien Positif Covid-19 di Sumenep Bertambah 4 Orang DISINI
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
