Anggaran Lansia Terancam Ditolak, DPRD Pamekasan Lebih Setuju Bangun Panti Jompo

Avatar of PortalMadura.com
Anggaran Lansia Terancam Ditolak, DPRD Pamekasan Lebih Setuju Bangun Panti Jompo
Fathor Rohman

PortalMadura.Com, Pamekasan – Rencana Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, untuk mengusulkan anggaran bantuan untuk para lanjut usia (Lansia) terancam ditolak. Sebab, DPRD setempat lebih setuju membangun panti jompo.

Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman mengungkapkan, pembangunan panti jompo tersebut untuk memudahkan bantuan bagi lansia agar benar-benar tepat sasaran dan terserap sesuai peruntukannya.

“Kita harus bertemu dengan Dinsos, harus evaluasi lah hasil kinerjanya dan termasuk rencana bantuan lansia. Saya akan pertanyakan dulu, apakah benar-benar menyentuh kepada lansia atau tidak tidak,” tegasnya, Selasa (29/9/2020).

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Pamekasan, Moch. Tarsun mengungkapkan, pada tahun 2021 berencana untuk menganggarkan Rp 4 miliar bagi lansia dengan mengutamakan lansia sebatangkara. Hasil pendataan sementara ada 750 lansia di daerahnya yang diproyeksikan mendapat bantuan.

Baca Juga:  MH Said Abdullah Berharap Megawati Umumkan Mbak Puan Calon Presiden 2024

“Jadi gini, sarana dan prasarananya harus jelas. Para lansia itu ngompleks apa gak, itu pertanyaannya. Kalau lansia itu ngompleks dalam satu tempat, itu kan enak. Semacam panti jompo, kita enak menganggarkan, pengawasaanya enak, evaluasinya enak,” tambah Fathor Rohman.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, pihaknya lebih setuju dinsos membangun sarana dan prasarana terlebih dahulu sebelum menganggarkan bantuan langsung guna meminimalisir terjadinya penyelewengan anggaran.

“Nanti kalau sudah bangun panti, nanti para lansia bisa menempati dan anggaran bantuannya nanti jelas. Kalau mencar-mencar, bantuannya nanti takut fiktif. Jadi, untuk bantuan (rencana,red) kita evaluasi dulu,” tandasnya.

Dia memungkasi, evaluasi itu dimaksudkan agar bantuan tepat sasaran. Apabila anggaran itu benar-benar menyentuh kepada lansia, maka tidak menutup kemungkinan akan disetujui oleh anggota DPRD dalam rapat kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021.(*)

Baca Juga:  Pemilu 2024, PDI Perjuangan Targetkan 12 Kursi di Sumenep

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.