PortalMadura.Com, Pamekasan – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta tambahan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak tahun 2021.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMD Pamekasan, Achmad Faisol mengungkapkan, pihaknya pada tahun 2020 sudah menganggarkan untuk pelaksanaan pilkades serentak di 74 desa tahun 2021 sekitar Rp 7 miliar. Namun anggaran tersebut kurang setelah pemerintah pusat menerbitkan regulasi tentang pencegahan covid-19.
“Dari sisi anggaran di tahun 2020 kita sudah mengajukan dan disahkan sekitar Rp 7 miliar. Saat ini saya sudah ajukan ke tim untuk meminta tambahan anggaran. Itu sebagai tindak lanjut dari terbitnya Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 dan SE Menteri Dalam Negeri,” katanya, Selasa (30/3/2021).
Menurutnya, regulasi itu memerintahkan pelaksanaan pilkades harus mengikuti protokol kesehatan. Selain fasilitas tambahan yang membutuhkan biaya, setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) maksimal berjumlah 500 pemilih.
“Pelaksanaan pilkades bisa dilaksanakan tetapi memerhatikan protokol kesehatan. Sehingga kami juga harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang membutuhkan biaya,” tandasnya.
Dikatakan, tambahan biaya untuk fasilitas protokol kesehatan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan pilkades yang mematuhi protokol kesehatan itu demi memutus penyebaran covid-19 di Pamekasan.
“Jadi anggaran itu meningkat kurang lebih dua kali lipat menjadi sekitar Rp 15 miliar. Beda lagi dengan anggaran keamanan,” tandasnya.
Pihaknya belum bisa memastikan pelaksanaan pilkades tahun 2021, tetapi jadwal pesta demokrasi tingkat desa itu sudah selesai dibuat.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
