Anggota DPR RI Minta Rencana Pembentukan Provinsi Madura Masuk Prolegnas

Avatar of PortalMadura.com
Anggota DPR RI Minta Rencana Pembentukan Provinsi Madura Masuk Prolegnas
Anggota DPR RI, Slamet Ariyadi (Foto: Rafi @PortalMadura.Com)

PortalMadura.Com, Sampang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) RI, Slamet Ariyadi, terus berupaya mendukung Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M).

Slamet Ariyadi merupakan putra dari Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, dan sebagai anggota DPR-RI, Daerah Pemilihan (Dapil) XI, Jawa Timur, Madura, periode 2019 – 2024.

Ia mengaku upaya Madura menjadi Provinsi yang direncanakan P4M, telah disuarakan langsung pada rapat paripurna DPR RI dan dapat dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Bahkan pihaknya meminta supaya pemerintah pusat dapat mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Saya juga mengusulkan Madura dimasukkan pada Program Legislasi Nasional dan masuk DOB,” ungkapnya di Sampang, Selasa (2/3/2021).

Baca Juga:  Sumenep Luncurkan Bupati Award Bagi Camat dan Lurah

Pasca mengusulkan rencana pembentukan Provinsi Madura, Slamet Ariyadi mangaku ada tanda dan respon baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Serta meminta Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mendorong DPR RI agar Madura dimasukkan dalam Prolegnas.

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN itu, menyampaikan, rencana pembentukan Provinsi Madura harus disambut dengan hangat dari seluruh kalangan masyarakat sampai pemerintah daerah.

“Empat kabupaten di Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, dapat menyambut dengan baik dan melakukan analisis kesiapan setiap daerah,” ujarnya.

Menurutnya, tim P4M perlu memperkuat dan duduk bersama empat kabupaten membangun satu komitmen demi mewujudkan kemandirian Madura yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) sangat tinggi.

Baca Juga:  Gedung DPRD Sampang Direncanakan Jadi Masjid Agung

“Perlu juga melibatkan Gubernur Jawa Timur, bagaimana memberikan support terhadap upaya pembentukan Provinsi Madura,” ujarnya.

Pihaknya menjelaskan, berdasarakan Undang-undang tentang pemerintahan daerah, syarat daerah untuk menjadi provinsi minimal ada lima kabupaten.

“Secara adiministrasi, daerah mana yang layak dilakukan pemekaran dari empat kabupaten di Madura. Maka, sangat diperlukan melakukan kajian potensi daerah,” pungkasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.