PortalMadura.Com, Sumenep – Honor bagi petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) pada program Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) non fisik di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengalami keterlambatan pencairan pada tahun 2021.
Plt Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DPPPA-KB) Kabupaten Sumenep, Kadarisman, Selasa (4/5/2021) menjelaskan, keterlambatan itu karena masih diperlukan penyesuaian atau mapping (pemetaan) terhadap hasil program, termasuk penyesuaian pada nomenklatur.
”Saat ini, kami masih dalam proses penyesuaian itu,” dalihnya.
Selain itu, kata dia, masih proses input data program melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) itu, tidak langsung connet dengan proses pencairan pada bidang penata usaha kelola keuangan.
“Kita proses kembali pelaporan data itu dari SIPD ke Simral (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan). Secepatnya kita selesaikan dalam pekan ini,” terangnya.
Para pendamping program BOKB, mendapat honor sebesar Rp 200 ribu per bulan. “Tahun kemarin (2020) mendapat Rp 300 ribu. Tahun ini, hanya mendapat Rp 200 ribu seiring dengan penyesuaian di SIPD,” katanya.
Program BOKB non fisik tersebut dialokasikan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN sebesar Rp.1.603.200.000,' dalam satu tahun anggaran.
“Dana itu dialokasikan untuk pemberian edukasi berupa pemberian materi yang dilengkapi dengan alat peraga kepada warga dan lain-lain,” terangnya.
Pendamping program BOKB di Kabupaten Sumenep sebanyak 664 orang yang terbagi di 330 desa se Kabupaten Sumenep. “Masing-masing desa hanya satu pendamping,” pungkasnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
