PortalMadura.Com, Pamekasan – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Surabaya dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Madura menggagas Focus Group Discussion (FGD), Selasa (13/11/2018).
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Pamekasan itu bertajuk “Sinergitas Membangun Wilayah Madura, Sebuah Strategi dan Solusi”.
Hadir unsur Bappeda, Dinas Pariwisata dan Disperindag dari 4 kabupaten di Madura serta tim ahli dari Universitas Airlangga Surabaya, Dr. Rudi Purwono, SE., MSi.
Setiap kabupaten diberi kesempatan untuk paparan, diskusi, tanya jawab dan puncaknya merumuskan strategi dan solusi pembangunan wilayah Madura.
Ketua ISEI Cabang Madura, Dr. Alwiyah, SE., MM menjelaskan, FGD ini merupakan sebuah ikhtiar untuk mempercepat pembangunan pulau garam Madura.
FGD tersebut dapat dibilang sukses karena dihadiri oleh semua pemerintah daerah di Madura. “Tidak mudah mempertemukan empat bidang dari empat kabupaten dalam satu forum,” ujar Alwiyah pada PortalMadura.Com.
Wanita cantik kelahiran Sumenep, 28 Januari 1973 ini menyampaikan, melalui forum curah pendapat yang berbasis permasalahan bersama, para peserta sepakat untuk bekerja bersama meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah Madura.
“BI dan ISEI hadir sebagai perantara dan penghubung diantara empat kabupaten di Madura,” ucapnya.
Rumusan masalah dan solusi yang disampaikan pada FGD merupakan aspirasi dari para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk disuarakan kepada pengambil kebijakan di tingkat atas.
Meski diakui Alwiyah, tidak ada jaminan bahwa rumusan tersebut akan ditindaklanjuti. Namun setidaknya, forum diskusi telah memberi harapan baru bahwa keempat kabupaten akan saling bahu membahu mengatasi masalah bersama.
“Follow up dari forum itu sangat dibutuhkan, khususnya dengan menghadirkan pihak Pemerintah Provinsi, Kementerian, Departemen dan lembaga Negara yang memiliki kewenangan membuat kebijakan atas masalah yang ada di Madura,” tandasnya.
Usaha yang dilakukan BI dan ISEI Madura, Alwiyah mengharapkan dapat memberikan kontribusi dan menciptakan sinergi dalam pembangunan wilayah Madura ke depan.
Lebih-lebih pasca pembangunan jembatan Suramadu yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 hingga diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Jembatan Surabaya-Madura oleh Presiden Joko Widodo yang membebaskan tarif tol Suramadu.
“Hal ini, tentu bagian dari pertimbangan pemerintah untuk percepatan pengembangan wilayah Surabaya dan Madura dengan mengoptimalkan keberadaan Suramadu sebagai pusat pengembangan perekonomian Madura,” pungkasnya.
(Hartono)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
