PortalMadura.Com, Sampang – Sejumlah warga dari wilayah pantai Utara (pantura) “ngeluruk” kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.
Warga berasal dari Kecamatan Sokobanah, Ketapang dan Banyuates itu, tergabung dalam Aliansi Damai Pantura (ADP).
Mereka memprotes kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas kepala desa yang diselenggarakan di salah satu hotel di Kabupaten Banyuwangi, 27 sampai 30 Agustus 2020.
Salah satu yang disoroti adalah penggunaan dana kegiatan Bimtek yang diduga mencapai Rp900 juta. Dana bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang berjumlah 180 desa. Masing-masing desa mengeluarkan dana Rp 5 juta.
“ADD terpotong langsung melalui bank yang ditransfer ke DPMD Sampang,” kata Koordinator ADP, Muhni, Senin (14/9/2020).
Pemerintah daerah melalui DPMD dinilai melakukan kesalahan. Lantaran dalam dokumen ADD tidak ada kegiatan Bimtek kepala desa.
Seyogianya lanjut Muhni, Bimtek yang menggunakan ADD harus berisifat swakelola. Bahkan ditegaskan, kegiatan Bimtek kepala desa telah melabrak Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, Permendagri Nomor 114 tahun 2014, Permendagri Nomor 20 tahun 2018, dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 tahun 2018.
“Jadi, tidak boleh ada campur tangan dari pemerintah daerah, DPMD dan kecamatan. Kecuali, dana bersumber dari APBD,” lanjutnya.
“Kami tegaskan, Bimtek kepala desa yang dilaksanakan di Banyuangi sudah menabrak aturan,” tandasnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPMD Sampang, Suhanto menyampaikan, penggunaan ADD pada kegiatan Bimtek untuk peningkatan kapasitas kepala desa.
Menurutnya, manfaat hasil kegiatan Bimtek yang dinilai menabrak aturan, yaitu dalam rangka penerimaan anggaran desa.
“Kami bagian memfasilitasi seluruh kebutuhan desa. Asalkan berdasarkan aturan yang ada,” dalihnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
