Bupati Sumenep Sebut Kinerja DPRD Berbasis Uang

  • Bagikan
Bupati Sumenep A Busyro Karim
dok. Bupati Sumenep, A Busyro Karim

PortalMadura.Com, Sumenep – Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, A Busyro Karim menyebut kinerja anggota DPRD setempat berbasis uang. Anggota dewan periode ini dinilai memprioritaskan pekerjaan yang ada nilai uangnya seperti kunjungan kerja keluar daerah.

“Anggota DPRD periode ini kinerjanya berbasis uang. Banyak surat yang masuk dari eksekutif ternyata tidak langsung ditindak lanjuti, salah satunya draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 sudah masuk di DPRD 1,5 bulan yang lalu, namun sampai sekarang belum masuk pada pembahasan BAMUS,” kata Bupati Sumenep, Kamis (13/7/2017).

Penilaian itu disampaikan bupati saat menghadiri rapat paripurna dewan di ruangan Graha Paripurna DPRD setempat. Penyampaian itu dilakukan secara tiba-tiba dan sangat mengejutkan banyak orang karena baru kali ini terjadi seperti ini. Usai mengikuti rapat paripurna PAW anggota Fraksi PPP, orang nomor satu di Bumi Sumekar ini langsung mengambil mik ropon dan menyampaikan ujaran mengejutkan tersebut.

“Kinerja anggota dewan periode ini sangat buruk dibandingkan dengan periode sebelumnya. Masak mau membahas surat rekomendasi pemindahan pengerjaan yang ada di bagian umum ke Dinas PRKP dan Cipta Karya berupa bangunan Musala yang di Pemda itu akan dibangun Masjid selama tiga bulan tidak selesai-selesai,” jelas bupati.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma menanggapi dingin, bahkan apa yang dikatakan Bupati itu merupakan nasehat bagi anggota dewan dalam bekerja.

“Pernyataan Bupati itu nasihat yang bagus bagi kami. Siapa pun yang memberikan nasihat, perlu diperhatikan demi kebaikan bersama,” ungkap Herman.

Terkait dengan tudingan kinerja dewan berbasis uang itu, Herman menyatakan, setiap kinerja dewan baik yang berkaitan dengan kunjungan dewan sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

“Kalau anggota dewan tidak jalan-jalan ke bawah terus bagaimana untuk mengetahui kondisi masyarakat dan setiap kinerja dewan pasti mengikuti prosedur yang berlaku,” imbuh Herman. (Arifin/Putri)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.