PortalMadura.Com, Sumenep – Air mata mengalir dari salah seorang perempuan cantik yang sedang duduk di kursi ruang Komisi IV DPRD Sumenep, Madura, Senin (3/10/2022).
Ia adalah Erlin Susianti yang sedang mengadukan nasibnya bersama sejumlah perwakilan dari 1.238 tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes yang tak digaji puluhan tahun.
Mereka bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep yang juga tidak bisa ikut proses pada program rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“… apa kesalahan kami, sudah puluhan tahun bekerja, tapi kami tidak dilirik oleh pemerintah. Kami ikhlas meninggalkan orang tua dan keluarga… Mohon saya diperhatikan, permudah jalan kami dengan teman-teman …,” ujar Erlin Susianti sambil meneteskan air mata.
“Untuk Pak Dewan dan perwakilan Dinkes, saya ke sini nyembe'e [sungkem] pak… orang tua saya bukan kaya, anaknya di sekolahkan agar berguna bagi masyarakat…,” katanya.
Erlin Susianti merupakan satu dari 1.238 tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes yang tak digaji. Bahkan, ada yang sudah masa kerjanya sejak tahun 2006, hanya mendapat upah antara Rp100 ribu – Rp300 ribu setiap bulan.
Belum lagi mereka dibenturkan dengan usia dan aturan lain sehingga tidak bisa ikut serta dalam proses rekrutmen ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Ia bersama sejumlah perwakilan yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) dan Non Nakes Kabupaten Sumenep melakukan audensi dengan Komisi IV DPRD Sumenep.
Pihak DPRD pun memanggil unsur Dinkes Sumenep untuk ikut mencari solusi dari persoalan yang mereka alami. Hadir Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (Kabid SDK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, Moh. Nur Insan bersama dua ASN Dinkes.
Baca Juga : 1.238 Nakes Tak Digaji, Terungkap di Masa Bupati Sumenep Fauzi
Sementara, Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep Abu Hasan memastikan akan mengeluarkan kebijakan politik unutk mengakomodir persoalan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang tidak digaji tersebut.
“Ini memang perlu untuk dikeluarkan kebijakan politik bagi para pahlawan kesehatan itu,” katanya usai menerima audensi.
Menurutnya, sangat lucu ketika pemerintah mempekerjakan rakyatnya, tapi tidak diatur dengan formulasi gajinya.
“Dari rapat tadi, Dinkes minta waktu dua pekan kedepan. Jika tidak ada hasil, kami Komisi IV akan mengeluarkan kebijakan politik,” tandasnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
