Cukup ‘Make Up’ Yang Mahal, HMI Tolak Rencana Kenaikan BBM

Penulis: Nor FitriyahEditor: Hartono
Cukup 'Make Up' Yang Mahal, HMI Tolak Rencana Kenaikan BBM
Peserta aksi membawa sarkasme "Cukup make up yang mahal, BBM mah jangan!". (Nor Fitriyah @portalmadura.com)

PortalMadura.Com, Sumenep – Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STKIP PGRI Sumenep dan Komisariat Ibnu Khaldun Pragaan, Sumenep, Madura, melakukan aksi ke Kantor DPRD Sumenep, Jumat (2/9/2022).

Mereka membawa sejumlah tuntutan, di antaranya menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar. Salah satu sarkasme yang diusung “Cukup make up yang mahal, BBM mah jangan!”. “Kami menolak rencana kenaikan itu karena akan menyengsarakan rakyat,” kata korlap aksi, Sahid Badri.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah agar mengkaji ulang kenaikan dasar tarif listrik yang akan dirasakan oleh semua rakyat. Dan meminta tindakan tegas terhadap mafia migas. Aksi long march dari Taman Bunga (TB) menuju gedung dewan itu, juga menyuarakan maraknya aksi galian C di Sumenep.

Aktivis mahasiswa ini mengaku telah melakukan analisa dan kajian atas izin pertambangan yang ada. Ia pun mempertanyakan penerapan tindakan terhadap oknum pelaku tambang yang tidak mengantongi izin. “Pemerintah memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan dan arah pertambangan,” katanya.

Setelah puas berorasi, akhirnya salah satu anggota DPRD Sumenep M. Muhri menemui pengunjukrasa. Ketua Fraksi PKB ini menyampaikan, bahwa sampai hari ini belum ada kejelasan tentang rencana kenaikan BBM. Pihaknya juga berharap, pemerintah pusat mengkaji ulang atas wacana kenaikan BBM tersebut.

“Ini benar-benar menjadi masalah yang akut bagi masyarakat kalangan bawah dan jangan khawatir, kami juga segaris dalam perjuangan dengan kawan-kawan, karena ini menyangkut hajat masyarakat Sumenep dan masyarakat Indonesia secara umum,” tegasnya.

Menyikapi kenaikan tarif listrik, politisi dari daerah pemilihan Sumenep V ini juga senada dengan mahasiswa bahwa pemerintah pusat harus menganalisis dan mengkaji lebih dalam lagi. Soal penambangan, pihaknya mengakui memang masih ada yang belum berizin. “Ini jadi kajian serius bagi kita terutama di komisi III,” katanya.

M. Muhri berjanji, aspirasi mahasiswa akan disampaikan kepemerintah pusat melalui DPR RI dalam 7 hari kedepan. Aksi yang dikawal ketat aparat kepolisian itu berlangsung damai dan Kapolres Sumenep AKBP Eko Edo Satya Kentriko memantau langsung jalannya aksi.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.