PortalMadura.Com, Pamekasan – DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera memperbaiki data tower menyusul ditemukannya selisih data yang dimiliki Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo).
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail berjanji akan mengkroscek terhadap semua tower yang saat ini sudah berdiri guna memastikan kelengkapan izin sesuai dengan peraturan daerah (Perda) nomer 22 tahun 2013. Seperti, izin mendirikan bangunan (IMB), HO, izin prinsip dan ketentuan lainnya.
“Dari 177 tower yang ada, kami meminta untuk dilengkapi semua datanya. Setelah itu, kami akan melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke lapangan. KPPT itu adalah kunci dalam mengeluarkan segara proses perizinan,” tegasnya, Selasa (19/1/2016).
Politisi Demokrat itu menambahkan, pihaknya terlebih dahulu akan mencocokkan perbedaan data yang dimiliki Dishubkominfo sebanyak 177 tower dan pada KPPT yang tercatat hanya 172 tower atau ada selisih lima tower.
“Karena saya khawatir, perbedaan data ini juga berkaitan dengan kelengkapan izin tower yang telah berdiri ini. Saya minta kepada KPPT untuk melengkapi itu selama satu minggu dari sekarang,” tandasnya.
Jika dalam waktu yang telah diberikan itu KPPT tidak memberikan data pasti, pihaknya akan memberikan sok terapi berdasarkan dengan Perda yang ada. Misalnya, memerintahkan Satpol PP sebagai penegak perda. (Marzukiy/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
