PortalMadura.Com, Sumenep – Darul Hasyim Fath, Politisi PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terus mengkritisi program eksekutif yang disinyalir selalu dikaitkan dengan kepentingan politik Bupati Sumenep, A Busyro Karim dalam menghadapi Pilbup 2015.
“Apa yang tidak politis, bantuan Indomie aja dipolitisir oleh bupati,” tegas Darul sapaan akrab Darul Hasyim Fath dengan dana kecewa, Selasa (20/5/2014).
Kekecewaan Politisi asal Pulau Masalembu ini diperparah dengan keinginan bupati soal pemilihan kepala desa (Pilkades) yang sedianya akan digelar serentak bulan Oktober 2014.
“Awalnya sudah jelas tidak akan menggelar Pilkades tahun ini, karena ada edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang berisi larangan menggelar Pilkades tahun ini. Tidak lama berselang, diperbolehkan untuk melaksanakan Pilkades, sehingga mengajukan anggaran mengawali PAK,” katanya.
Lebih parahnya lagi, kata dia, dimana-mana bupati menyampaikan bahwa jabatan Pilkades bisa diperpanjang selama tiga kali jabatan. “Dalam undang-undang memang benar, tetapi kan belum ada peraturan pemerintah (PP) yang menjelaskan mekanismenya. Pasal per pasal itu bisa saja masih butuh penjelasan,” terangnya.
Menurut dia, dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 masih ada pasal yang perlu penjelasan melalui PP. “Contoh sederhana, apakah jabatan tiga kali itu juga berlaku bagi kepala desa (Kades) yang telah menjabat selama dua kali sampai sekarang. Yang saya pahami, undang-undang itu tidak berlaku surut lho ya,” kembali menegaskan.
Ada hal lain yang perlu dibuktikan bersama, kata dia, dalam peraturan bupati soal Pilkades, menyebutkan bahwa tidak ada biaya pendaftaran Pilkades karena logistik dan pengamanan Pilkades akan dianggarkan melalui APBD. “Ayo buktikan bersama-sama, apakah benar ungkapan bupati ini,” (htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
