Demo Disdik Sumenep, Mahasiswa: Pendidikan Bukan untuk Penghasilan

Avatar of PortalMadura.com
Demo Disdik Sumenep, Mahasiswa: Pendidikan Bukan untuk Penghasilan
Sejumlah aktivis GPMS melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan Sumenep (Foto: Samsul Arifin @portalmadura.com)

PortalMadura.Com, – Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep () melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis (24/6/2021).

Mereka menyoroti kinerja Disdik Sumenep yang selama ini dinilai jauh dari harapan masyarakat. “Pendidikan untuk mencerdaskan bukan untuk penghasilan”. Salah satu tulisan pada kertas karton yang dibawa peserta demonstrans.

Hingga saat ini, kata mereka, banyak tenaga pendidikan yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di kepulauan tidak mendapatkan pengawasan maksimal. Para tenaga didik itu, banyak yang tidak aktif mengajar di sekolah.

“Pengawasan terhadap guru yang ditugaskan di kepulauan sepertinya tidak ada. Banyak guru yang tidak aktif mengajar,” tuding korlap aksi, Andi Kholis, dalam orasinya.

Ia meminta agar Disdik Sumenep lebih memerhatikan anak didik yang ada di wilayah kepulauan. Peserta didik, kata dia, memiliki hak yang sama dengan anak didik di wilayah daratan.

“Pada dasarnya semua anak didik memiliki hak yang sama. Jangan biarkan para guru abai dalam bertugas sebagai pendidik di kepulauan,” tandasnya.

Selain itu, mahasiswa menilai banyak kebijakan di Disdik Sumenep yang tidak sejalan dengan keinginan masyarakat. Bahkan justru berpihak pada petinggi Disdik sendiri.

“Disdik harus bisa menerjemahkan keinginan bupati dan wabup, dimana salah satu visi dan misinya adalah membangun kepulauan melalui pendidikan,” ujarnya.

Sementara, Plt. Kepala Disdik Sumenep, Moh. Iksan mengatakan, pendidikan di Sumenep, sejek Maret hingga sekarang dalam masa pandemi Covid-19.

Maka, pembelajaran bagi peserta didik dilakukan dengan cara daring. Dalam sistem pembelajaran daring tersebut, dinilai ada kendala, utamanya di wilayah kepulauan.

“Kami akui memang ada kendala jaringan untuk pembelajaran sistem daring bagi siswa yang ada di kepulauan,” kata Iksan.

Ia menyampaikan, jika memang ada tenaga pendidikan yang nakal atau tidak bekerja sesuai aturan, dipersilakan untuk dilaporkan dengan identitas dan bukti sesuai fakta di lapangan.

“Kalau ada guru yang tidak aktif, silakan sampaikan ke kami. Aksi ini juga bagian dari kepedulian masyarakat,” pungkasnya.(*)

DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI

google news icon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.