Demo Pemkab, Wabup Sampang Ajak Mahasiswa Duduk Bareng

Avatar of PortalMadura.com
Penulis: RafiEditor: Desy Wulandari
Demo Pemkab Wabup Sampang Ajak Mahasiswa Duduk Bareng min
Massa aksi Formasa
    Bagikan:

PortalMadura.Com, Sampang – Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat menemui massa aksi yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sampang (Formasa), Madura, Jawa Timur, Kamis (3/2/2022).

Di hadapan para aktivis, Aba Ab (sapaan akrap H. Abdullah Hidayat), berharap supaya mahasiswa dari Formasa dapat melakukan dengan cara lebih baik dalam hal kepentingan membangun Sampang.

“Jika kita mempunyai niat yang sama, dapat saling komunikasi dan koordinasi untuk duduk bersama. Pemerintah juga memiliki niat baik untuk membangun daerah,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku, pemerintah tidak pernah menutup pintu dan waktu untuk teman-teman mahasiswa, khususnya mereka yang tergabung dengan Formasa.

“Kami terbuka dan siap menerima untuk berbicara atau diskusi melalui audiensi mahasiswa dengan pemerintah,” ujarnya.

Aksi demo dari Formasa, sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah. Lantaran, sepuluh mahasiswa tidak ditemui pada acara audiensi, 31 Januari 2022.

Baca Juga:  Swadaya, Warga Banjar Talela Bangun Jalan Baru

“Katanya, bapak bupati mengaku siap 24 jam untuk diajak diskusi tentang pembangunan di Sampang. Tetapi, kami tidak ada yang menemui saat hendak melakukan audensi,” kata koordinator aksi, Arifin MA.

Aktivis mahasiswa itu, menggelar demo di depan kantor pemerintah daerah dengan tujuam menyampaikam aspirasi dan kritik terhadap kinerja pemerintah serta capaian program selama tiga tahun kepemimpinan Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi.

Saat orasi, pihaknya mengutarakan hasil kajian yang dilakukan Formasa terhadap program pemerintah daerah Sampang. meliputi, tingginya angka putus sekolah, rombongan belajar (Rombel), rangkap jabatan ASN.

Ia juga menyebut tidak ada lapangan kerja baru, kurangnya pendampingan ekonomi kreatif, gagal mendatangkan investor, infrastruktur amburadul, minimnya pendampingan terhadap UMKM dan kemandirian desa sebatas data tidak sesuai fakta.

Baca Juga:  30 Juni 2022, Suporter Liga Santri Akan Banjiri Stadion A Yani Sumenep

Pada kajian yang lain, yaitu transpransi data berbasis IT dinilai bersifat pembicaraan belaka, ketimpangan pendapatan masyarakat, keadilan proaktif tidak diberikan, dan pemerintah daerah gagal melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2021.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.