PortalMadura.Com, Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur menilai kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat kurang maksimal, perihal maraknya tenaga kerja indonesia (TKI) yang melewati jalu ilegal.
Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik mengatakan, seharusnya pemerintah proaktif meminimalisir keberangkatan masyarakat bumi Gerbang Salam ke luar negeri melalui jalur ilegal. Hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi, penyadaran dan lain sebagainya.
“Pertama, Dinsosnakertrans harus melakukan komunikasi secara intensif kepada para TKI, sehingga dapat mendeteksi siapa yang memberangkatkan atau menjadi Tekongnya,” ungkapnya, Minggu (24/5/2015).
Dengan demikian, Tekong yang bergerak selama ini akan mudah terlacak. Sehingga dapat membantu kinerja pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kepada tekong itu sendiri.
“Yang kedua, perlu kesadaran kepada para Tekong dengan memberitahukan bahwa dirinya menjadi Tekong TKI,” pungkasnya. (Marzukiy/choir)
