PortalMadura.Com, Pamekasan – Terjadi insiden di luar dugaan saat peserta aksi melakukan hearing bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rabu (16/11/2016).
Perwakilan massa menyampaikan aspirasinya di ruang Komisi III setelah sebelumnya melakukan orasi di depan kantor DPRD atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur.
Dalam penyampaian tersebut, warga menganggap pimpinan Komisi III dan Wakil Ketua DPRD Pamekasan yang menjawab beberapa tuntutan massa tidak tegas. Akibatnya, salah satu warga langsung menggebrak meja.
Karena menggebrak meja kantornya, salah satu anggota DPRD yang ada di ruangan tersebut tidak terima. Sehingga terjadilah cekcok mulut hingga akhirnya nyaris bentrok. Beruntung, pihak kepolisian yang berjaga sigap melerainya.
“Kalau ada indikasi penyalahgunaan anggaran dalam pembangunan infrastrukur, apakah bapak sebagai wakil rakyat siap melaporkan kepada Kejaksaan?,” tanya, Hasib salah satu perwakilan aksi.
Dia pun menekan, lembaga DPRD melayangkan surat kepada Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI supaya melakukan audit investigatif terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur mulai tahun 2015 hingga 2016.
Rabu (16/11/2016), puluhan warga melakukan unjuk rasa ke Kantor DPRD Pamekasan mempersoalkan anggaran sebesar Rp 373,418 miliar di tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) meliputi Dinas PU Bina Marga, PU Cikatarung dan Dinas PU Pengairan yang diduga tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. (Marzukiy/har)