PortalMadura.Com, Sampang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, Madura, Jawa Timur untuk menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), paling lama 1 bulan kedepan.
Ketua Tim Leader Pendaftaran LHKPN KPK, Harun Hidayat mengatakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyelenggara negara mempunyai kewajiban melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya.
“Para anggota DPRD Sampang wajib memenuhi LHKPN,” katanya, usai melakukan bimbingan tekhnis pemaparan asistensi pengisian dan pengumpulan LHKPN di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Sampang, Rabu (1/6/2016).
Menurutnya, sesuai dengan kesepakatan pimpinan maupun forum, para wakil rakyat siap menyerahkan LHKPN kepada KPK pada 1 Juli 2016.
“Jadi disepakati oleh pimpinan dan forum batas waktunya satu bulan, atau setelah lebara idul fitri,” ucapnya.
Harun Hidayat menjelaskan, jika nantinya terdapat anggota dewan yang tidak menyetor LHKPN, maka KPK tidak akan segan-segan akan melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota yang bersangkutan.
“Sesuai tatib dari anggota dewan, mulai dari sanksi berupa teguran lisan atau tertulis hingga pergantian antar waktu (PAW),” jelasnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Fauzan Adimah mengaku mendukung LHKPN dan akan terus mendorong anggota dewan yang lain untuk segera melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan aturan.
“Kita sangat mendukung dengan adanya LHKPN yang dilakukan oleh KPK, sebab sudah ada dalam aturan,” tegasnya.(lora/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
