PortalMadura.Com, Bangkalan – DPRD Bangkalan mempertanyakan kejelasan dari penggunaan dana untuk penanganan Covid-19 yang berasal dari refocusing anggaran di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkab Bangkalan, Madura.
Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan mengatakan, berdasarkan pemaparan dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan, diketahui total anggaran hasil refocusing itu mencapai sekitar Rp 137 miliar yang tersebar untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 88 miliar dan Rp 49 miliar sisanya melekat pada belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal.
“Lalu ada dana BHPRD (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah) sebesar Rp 5,6 miliar dan dana BHCHT (Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sebesar Rp 2,4 miliar, yang termasuk dana selain BTT,” terangnya usai rapat bersama jajaran OPD yang digelar di Ruang Banggar DPRD Bangkalan, Rabu (10/6/2020).
Nur Hasan menegaskan, pihaknya ingin memastikan pembiayaan di RSUD Syamrabu Bangkalan untuk penanganan kasus Covid-19.
“Dari penjelasan pihak RSUD, biayanya ternyata tidak sebesar kita bayangkan. Bahkan, untuk pemakaman jenazah juga tidak semahal itu,” katanya yang juga merupakan pimpinan sidang.
Ia berharap, dana hasil refocusing anggaran itu supaya dimanfaatkan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Jangan sampai menjadi antipati masyarakat, bahkan sampai menolaknya,” kata Nur Hasan.
Sementara, Kabid Anggaran BPKAD Bangkalan, Moh. Waki menjelaskan, bahwa yang lebih memahami terkait penggunaan anggaran tersebut adalah di tiap-tiap OPD.
“NTT sudah terpakai Rp 3,1 miliar, selain itu harus dilihat dulu, karena yang lebih paham itu sebenarnya OPD, karena melekat di setiap SKPD,” ungkapnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
