PortalMadura.Com, Bangkalan – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Kholifi Aziz menilai pemberlakuan Full Day School (FDS) oleh pemerintah pusat, merupakan tindakan latah, Rabu (14/6/2017).
Dia mengatakan, jika FDS benar-benar dilakukan oleh pemerintah pusat maka akan berdampak buruk pada eksistensi sekolah Madrasah Diniyah (MD) yang selama ini sudah menjadi identitas Bangsa Indonesia. Banyak sekolah Diniyah nanti akan gulung tikar, jika itu benar diterapkan.
“Sebelum Indonesia ini merdeka, sekolah MD itu sudah ada. Bahkan, sekolah ini menjadi tumpuan pendidikan, mulai dari pendidikan moral, perjuangan ada di sekolah madrasah. Nanti gimana ini jika benar benar diterapkan keberadaan sekolah ini,” terang dia.
Dikatakan, selain berdampak buruk pada sistem pendidikan yang lain, penerapan FDS juga tidak ideal diberlakukan di berbagai daerah seperti di Bangkalan. Kenyataan dilapangan, fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di sekolah formal juga menjadi masalah baru apabila sistem itu diterapkan.
Banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas ibadah seperti musalla, kamar mandi dan penunjang kegiatan lain, sehingga perlu adanya anggaran untuk membangun fasilitas tersebut.
“Kita lihat sekarang fasilitas yang ada di sekolah formal, sepeti SD dan SMP, tempat ibadah dan kamar mandinya, makanya, itu masih belum ada, terus itu menjadi tanggung jawab siapa untuk membangun itu” tegas dia.
Dia menyarankan, pemerintah seharusnya tidak ikut-ikutan menerapkan sistem yang tidak sesuai dengan budaya. Apalagi dalam dunia pendidikan, karena selama ini Indonesia bukan karena kekurangan orang pintar.
“Pemerintah kan memiliki alasan, takut anak-anak di rumah kurang kontrol dari orang tua, sehingga terlibat narkoba dan kriminalitas lain, tapi masalahnya kebanyakan dikalangan kita itu petani kok, jadi kami intinya menolak FDS ini,” katanya. (Hamid/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
