PortalMadura.Com, Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berjanji untuk menemui perangkat Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan perihal dugaan korupsi beras untuk Masyarakat miskin (Raskin).
Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Mohammad Sahur menegaskan, pihaknya akan bertanya langsung kepada perangkat desa tentang informasi tersebut. Bahkan, jika dugaan penyalahgunaan raskin itu benar, pihaknya tidak akan segan-segan merekomendasikan kepada penegak hukum untuk ditindak lanjuti.
“Kami akan ketemu dengan perangkat dan menanyakan langsung, kalau dugaan itu benar dan laporan itu benar adanya, kami akan menelusuri dan memberikan rekomendasi kepada penegak hukum, ” tegasnya, Rabu (7/11/2018).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, pihaknya juga akan mengecek jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Larangan Tokol untuk disesuaikan dengan laporan Masyarakat yang disampaikan ke Kejari Pamekasan.
“Kita nanti akan lihat jatahnya seperti apa, yang harus menerima berapa dan kita akan crosschek di data berapa yang sudah keluar dan Masyarakat berapa yang menerima, kan gampang, ” tandasnya.
Terkuaknya kasus tersebut setelah adanya laporan dari Masyarakat ke Kejari Pamekasan bahwa di Desa Larangan Tokol pendistribusian raskin tidak sesuai dengan peruntukannya. Sejak tahun 2009 sampai 2016, KPM hanya menerima sekitar tiga sampai empat kali dalam setahun atau hanya disalurkan per tiga bulan sekali.
Parahnya lagi, raskin yang sejatinya disalurkan sebanyak 15 kilogram per bulan, justru hanya diberikan sebanyak 5 kilogram per tiga bulan. Itu pun Masyarakat diwajibkan menebus Rp 8 ribu per 5 kilogram tersebut dengan jumlah KPM di Desa Larangan Tokol sebanyak 862 kepala keluarga. (Marzukiy/Anek)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
