PortalMadura.Com, Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengaku telah mengirim surat kepada Gubernur, Soekarwo, agar sama-sama menolak impor garam sebagaimana rencana pemerintah pusat.
Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Apik mengatakan, pihaknya telah memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Perikanan dan Kelautan untuk membahas penolakan impor garam sebelum akhirnya melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.
“Kami telah komitmen untuk membantu para petani garam agar tetap sejahtera,” klaimnya di hadapan mahasiswa saat melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD, Jumat (9/2/2018).
Prinsipnya, para wakil rakyat sama-sama menolak rencana impor garam tersebut lantaran menghambat perekonomian masyarakat. Karena dampak dari impor garam itu adalah harga garam lokal akan turun dan bahkan tidak laku.
“Kami tidak percaya dengan ucapan bapak, makanya kami bawa petani garam ke sini agar mereka sama-sama tahu bagaimana dampak dari impor garam ini,” tegas Abror, salah satu orator aksi. (Marzukiy/Putri)
