DPRD Pamekasan Minta Pemerintah Pertimbangkan Rencana Kenaikan LPG Melon

Avatar of PortalMadura.com
DPRD Pamekasan Sarankan Eksekutif Punya Target Untuk Selesaikan RTLH
dok. Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Ismail (Foto: Marzukiy)

PortalMadura.Com, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, angkat bicara terkait rencana kenaikan harga LPG 3 kilogram oleh pemerintah pusat. Karena hal itu menyangkut hajat hidup masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi.

, Ismail mengungkapkan, pihaknya tidak setuju atas rencana pencabutan subsidi gas 3 kg tersebut. Kenaikan itu dipastikan berdampak terhadap bahan pokok masyarakat, apalagi kenaikan itu rencananya mencapai Rp 35 ribu.

“Saya yakin, produk UKM dan olahan makanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat miskin akan berserakan. Dampaknya luar biasa,” katanya, Kamis (30/1/2020).

Baca Juga: 541 Orang Ikuti Tes PPK Pilbup Sumenep

Politisi Demokrat itu menambahkan, pencabutan subsidi tersebut tidak bisa dilakukan secara keseluruhan. Tetapi, masyarakat tidak mampu harus tetap mendapatkan subsidi LPG dari pemerintah agar beban hidup mereka tidak bertambah.

“Kalau dicabut secara merata oleh masyarakat, pasti tingkat kemiskinan dan pendapatan mereka pasti tergerus. Ketika itu naik, pasti semuanya akan naik,” tandasnya.

Rencana pemerintah pusat untuk menaikkan harga gas LPG melon itu lantaran subsidi yang diberikan pemerintah selama ini kurang tepat sasaran. LPG 3 kg tersebut tidak hanya digunakan oleh masyarakat miskin, melainkan masyarakat mampu pun nyaris rata menggunakan LPG bersubsidi tersebut.

“Ini saya kira yang perlu ketegasan dari pemerintah, artinya diklaster lah. Kalau (kategori, red) orang miskin seperti apa, dan tidak dijual bebas. Ketika LPG dijual bebas siapa pun berhak membeli,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.