PortalMadura.Com, Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menemukan penerima bantuan sarana dan prasarana untuk lembaga pendidikan tingkat menengah pertama tidak sesuai dengan jumlah siswa.
Sekolah Menegah Pertama (SMP) yang ada di wilayah pantura tersebut menerima bantuan cukup besar hingga mencapai Rp 726 juta. Sementara jumlah siswa di sekolah itu hanya 94 siswa. Sementara sekolah lain yang jumlah siswanya lebih banyak, jumlah bantuannya justru di bawah nominal tersebut.
“Saya kira dengan dana yang banyak itu harus banyak juga muridnya, kalau memang diberikan kepada siswanya yang sedikit, berarti ada permainan di sini. Karena siswa yang banyak itu membutuhkan fasilitas yang banyak pula,” ujar Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman, Jumat (18/6/2021).
Dia meminta dinas pendidikan dan kebudayaan lebih selektif serta tepat guna dalam merealisasikan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tersebut. Sebab, adanya anggaran besar yang masuk kepada sekolah minim siswa itu akan membuat publik curiga akan adanya permainan.
Selain itu, kata Fathor, seluruh program yang dilaksanakan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan harus memperhatikan regulasi yang ada agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
“Jadi lebih baik harus selektif lagi, sehingga lembaga yang dianggap besar tidak kecewa terhadap program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Pamekasan, Akhmad Zaini mengaku, pihaknya tidak bisa intervensi dalam pemberian bantuan tersebut. Mengingat, penerima bantuan itu ditentukan langsung oleh pemerintah pusat melalui data pokok pendidikan (dapodik).
“Yang menilai itu dari kementerian, bukan kami, lalu kementerian yang ngasih, bahwa sekolah ini dapat sekian, itu dari kementrian semua, bukan di kami,” jawabnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
