PortalMadura.Com, Sumenep – Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Bambang Prayogi, di hadapan aktivis mahasiswa menyampaikan, penolakan terhadap kebijakan impor garam itu memerlukan perumusan bersama antara masyarakat dengan wakilnya yang duduk di kursi legislatif.
“Kami menginginkan adanya diskusi antara mahasiswa dengan kami di Komisi II. Mari bersama-sama rumuskan bagaimana bentuk penolakan kebijakan impor garam itu,” ungkapnya, Selasa (13/3/2018).
Menurutnya, yang harus dilawan bukan hanya masalah impornya, melainkan yang berkaitan dengan mafia dan pihak-pihak yang menyalahgunakan impor garam tersebut.
“Jadi penyelesaiannya tidak bisa hanya dengan orasi, tapi harus kita programkan bersama-sama langkah-langkah kongkritnya,” terangnya.
Baca: Aktivis Mahasiswa Sumenep Minta Hentikan Impor Garam
Sebelumnya, puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Ekstra Parlemen (GEMPAR) melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sumenep. Mereka meminta agar anggota dewan ikut menolak kebijakan impor garam itu. Sebab, impor garam hanya merugikan petani garam utamanya yang ada di empat kabupaten di Madura.
Mereka melakukan aksi unjuk rasa dengan menggunakan penutup kepala layaknya petani garam yang sedang menggarap lahannya. Mereka prihatin dengan petani garam yang sepertinya dilemahkan dengan adanya kebijakan pemerintah terkait impor garam tersebut. Makanya mereka meminta agar wakil rakyat juga ikut menolaknya. (Arifin/Putri)