PortalMadura.Com, Pamekasan– Warga Pamekasan, Madura, Jawa Timur melakukan aksi di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, Jalan Jokotole, Selasa (28/11/2017). Mereka protes dan menuding adanya dugaan tindak pidana korupsi dan kolusi sejumlah proyek.
Korlap aksi, Rahem memaparkan, beberapa proyek fisik dilingkungan DLH tidak sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB).
Ada tiga proyek yang disebutkan, yakni sistem drainase dan taman kota, di Taman Asri Kelurahan Kowel, Taman Kota di jalan Pamekasan-Sumenep. Kemudian proyek drainase di depan kantor PN Pamekasan yang tidak mencantumkan papan nama.
“Seharusnya, setiap pekerjaan oleh DLH itu menggunakan papan nama pada RAB, namun beberapa pekerjaan ternyata telah melenceng dari aturan,” tudingnya.
Menurutnya, jika DLH tidak mencantumkan papan nama, maka indikasi kongkalikong dengan rekanan bisa saja terjadi. “Jika berani mari kita kroscek ke lapangan,” tandasnya.
Bahkan, ia menuding DLH telah melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 29/PRT/M/2006 tentang pecoman persyaratan serta Peraturan menteri pekerjaan umum nomor 12/PRTM/2014 tentang penyelenggaraan tentang sistem drainase perkotaan.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan, Amin Jabir menyampaikan, berdasarkan pendampingan yang dilakukan oleh pihaknya, aturan untuk memasang papan nama pada RAB masih prokontra. Bahkan hal tersebut terjadi diseluruh dinas di Pamekasan.
“Kita tidak memasang harga satuan papan nama di RAB itu, karena itu di anggap keniscayaan yang masuk dalam harga satuan pekerjaan,” dalihnya.(Hasibuddin/Nanik)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
