PortalMadura.Com, Pamekasan – Audiensi yang dilakukan puluhan guru sertifikasi bersama Kementerian Agama (Kemenag) di gedung DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur berlangsung alot. Bahkan, Kepala Kemenag, Juhedi tidak mau menandatangani pakta integritas yang disodorkan guru.
“Pakta integritas itu agar Kemenag berkomitmen terkait pencairan dana sertifikasi. Karena selama ini belum ada kejelasan kapan tunjangan itu akan dicairkan,” kata Faqih, juru bicara guru sertifikasi di ruang paripurna DPRD, Selasa (23/6/2015).
Dalam pakta integritas itu berisikan tuntutan agar Kemenag mencairkan tunggakan atau terhutang dana tunjangan sertifikasi, terhitung dari bulan Juli-Desember 2014. Mencairkan dana sertifikasi 2015 terhitung sejak Januari hingga Juli, serta mengeluarkan SK Impassing guru Non PNS.
Dari pakta integritas di atas, pihak Kemenag yang terdiri dari Kepala Kemenag, Juhedi dan Kasi Pendma Nawawi yang menghadiri forum audiensi itu tidak ada yang berkenan untuk tanda tangan.
Namun, Ketua Komisi IV Apik dan Koordinator Komisi IV Hermanto membubuhkan tanda tangan di atas kertas yang disuguhkan guru non PNS tersebut.
“Saya kira, pihak Kemenag tidak memiliki iktikad baik kepada kami. Kalau begitu, mundur saja pak Juhedi sebagai kepala kemenag,” tegasnya.
Guru yang mengatasnamakan Forum Guru Non Pegawai Negeri Sipil (FGNP) menuntut agar tunjangan sertifikasi selama 12 bulan yang telah menjadi haknya segera dicairkan.
Audiensi kali ini, merupakan tindaklanjut dari aksi demo yang dilakukan pendidik sebelumnya dan beberapa audiensi yang dilakukan di kantor Kemenag sendiri. Namun, karena tidak kunjung ada kejelasan, mereka mengadukan nasibnya ke kantor DPRD Jalan Kabupaten. (Marzukiy/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
