PortalMadura.Com, Pamekasan – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menyebut PT Garam tidak memanfaatkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menyejahterakan petani garam. Selain harga yang dipatok murah, petani garam di Pamekasan Madura justru kesulitan menjual garam.
Ketua Fraksi PKB Pamekasan, Samsuri mengatakan, sejak tahun 2015 pemerintah pusat melalui BUMN telah menggelontorkan dana kurang lebih Rp300 miliar kepada PT Garam. Dana tersebut diperuntukkan untuk penyerapan garam rakyat, dana operasional satgas dan pembangunan gudang garam. Namun, kenyataan di lapangan justru dana tersebut nihil fungsi.
“Penyerapan garam saat ini masih terbengkalai dan pembangun gudang masih stagnan,” sebutnya, Senin (22/7/2019).
Pemerintah Pusat mulai dari Presiden, Menteri, serta DPR RI harus bertindak tegas terhadap PT Garam karena semua kebijakan sudah tidak menyejahterakan petani. “PT Garam harus betul-betul memikirkan nasib petani yang saat ini harga garam sangat murah,” katanya.
Sementara itu, salah satu petani garam di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Saleh menjelaskan, harga garam saat anjlok hingga Rp 250 per kg. Harga ini, bahkan turun drastis dibandingkan tahun lalu yang masih berada dikisaran Rp 1.000 per kg.
“Sudah murah, mau jual pun susah karena katanya tidak sesuai dengan kualitas yang diminta,” pungkasnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
